Perjanjian interim Oslo II tahun 1995 membagi Yudea dan Samaria menjadi Area A, B, dan C. Perjanjian itu memberikan tanggung jawab atas ketertiban umum dan keamanan internal di Area A kepada PA yang berpusat di Ramallah, sementara tetap mempertahankan tanggung jawab keamanan Israel tertentu dan menetapkan pengaturan koordinasi. Pembagian tersebut bersifat administratif dan terkait keamanan; pembagian itu tidak menetapkan perbatasan permanen atau kedaulatan. Laporan IDF Januari 2025 tentang senjata yang ditemukan di Jenin.
Makna ketiga area
Di Area A, PA memperoleh kewenangan sipil serta tanggung jawab atas ketertiban umum dan keamanan internal bagi orang Arab, sesuai ketentuan perjanjian. Di Area B, PA memegang tanggung jawab sipil dan ketertiban umum bagi orang Arab, sementara Israel mempertahankan tanggung jawab utama atas keamanan untuk melindungi warga Israel dan menghadapi terorisme. Area C tetap berada di bawah kendali teritorial dan keamanan Israel selama masa interim, dengan perjanjian yang menetapkan pengalihan bertahap kewenangan sipil tertentu.
Teks dan lampiran perjanjian merinci tanggung jawab; uraian singkat seperti “kendali penuh” dapat mengaburkan berbagai batasan tersebut. Perjanjian Oslo II menjelaskan pengaturan ini sebagai bagian dari masa interim lima tahun yang dimulai pada 1994.
Mengapa Israel masih melakukan operasi
Pembagian tersebut tidak mengharuskan pasukan Israel mengabaikan ancaman yang melintasi batas yurisdiksi atau membahayakan warga sipil Israel. Operasi Israel kerap menyasar tersangka, senjata, dan bahan peledak yang menurut badan keamanan menimbulkan ancaman langsung. IDF melaporkan bahwa operasi Agustus 2024 di wilayah Jenin dan Nur Shams menemukan dan menghancurkan bahan peledak pinggir jalan serta menyita senjata di Tulkarm. Itu adalah klaim operasi bertanggal, bukan gambaran lengkap kondisi di setiap wilayah.
Koordinasi keamanan dan operasi Israel dapat berlangsung bersamaan. Pembaca yang mencari rincian praktis dapat melanjutkan ke operasi kontra-terorisme Israel dan koordinasi keamanan, sementara konteks tata kelola dibahas dalam krisis PA.