Mandat Shin Bet yang tersedia untuk publik lebih luas dan lebih dapat diandalkan daripada klaim mengenai bagan departemen rahasia. Pasal 7 Undang-Undang Badan Keamanan Umum menugaskan badan ini menangani ancaman terhadap keamanan negara dan tatanan demokratis, termasuk terorisme, sabotase, subversi, spionase, dan pengungkapan rahasia negara.
Kontraterorisme dan kontra-spionase
Undang-undang mengarahkan badan ini untuk menggagalkan dan mencegah kegiatan ilegal yang bertujuan merugikan keamanan negara atau lembaga demokratis. Mandat itu mencakup ancaman dari organisasi teroris dan upaya intelijen asing. Badan ini bekerja sama dengan badan keamanan Israel lainnya ketika perkara melintasi yurisdiksi sipil, militer, atau pidana; sumber, metode, dan pembagian operasional tertentu tidak sepenuhnya diketahui publik.
Perbedaan ini penting saat membaca klaim tentang “Departemen Arab”, subdistrik regional, sistem teknis, atau unit lapangan bernama tertentu. Kecuali dokumen resmi atau perkara publik dengan sumber kuat mengonfirmasi suatu detail, detail itu tidak semestinya dianggap sebagai uraian struktur badan yang sudah terbukti. Tanggung jawab Shin Bet yang terdokumentasi adalah menangani ancaman keamanan, bukan menjalankan mandat menyeluruh yang didasarkan pada etnisitas.
Perlindungan orang dan lokasi
Pasal 7 juga menugaskan perlindungan orang, informasi, dan tempat yang ditetapkan pemerintah. Inilah dasar hukum bagi tugas keamanan perlindungan. Undang-undang tidak mencantumkan secara terbuka setiap orang, lokasi, penamaan unit, atau prosedur penerbangan yang dilindungi, sehingga klaim terperinci tentang pengaturan tersebut memerlukan bukti tersendiri.
Kekerasan ekstremis dalam negeri
Larangan hukum terhadap subversi dan ancaman terhadap keamanan negara berlaku tanpa memandang identitas politik atau agama pelakunya. Keterlibatan Shin Bet dalam penyelidikan tertentu sebaiknya dijelaskan berdasarkan perkara dan landasan hukum yang terdokumentasi, bukan klaim umum bahwa suatu “Departemen Yahudi” didirikan akibat satu peristiwa sejarah. Undang-undang menetapkan tugas; organisasi departemen internal tidak diuraikan dalam teksnya yang tersedia untuk publik.
Untuk kewenangan hukum dan pengawasan, baca ikhtisar badan ini. Untuk contoh akuntabilitas yang terdokumentasi, lihat peristiwa Bus 300.