Perdebatan reformasi yudisial Israel pada 2023 menyangkut siapa yang menetapkan batas kekuasaan pemerintah. Israel tidak memiliki satu konstitusi tertulis yang lengkap. Sebaliknya, Knesset telah mengesahkan Hukum-Hukum Dasar dari waktu ke waktu, dan Mahkamah Agung menafsirkan statusnya serta batas yang diberlakukannya terhadap undang-undang biasa. Usulan pemerintah akan mengubah cara pengadilan menguji tindakan pemerintah, cara hakim dipilih, dan cara penasihat hukum membimbing para menteri.
Bagaimana Hukum-Hukum Dasar menjadi hukum konstitusional
Israel tidak memiliki satu konstitusi tertulis yang lengkap. Knesset sebagai gantinya mengesahkan bab-bab konstitusional sebagai Hukum-Hukum Dasar dari waktu ke waktu. Pada 1992, Knesset mengesahkan Hukum Dasar: Martabat Manusia dan Kebebasannya serta sebuah Hukum Dasar yang melindungi hak untuk menjalankan profesi. Dalam United Mizrahi Bank v. Migdal Cooperative Village (1995), Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah Hukum-Hukum Dasar memiliki status lebih tinggi dan apakah Knesset dapat membatasi kewenangan legislatifnya sendiri. Putusan itu menjadi dasar pengujian undang-undang biasa terhadap hak-hak yang dilindungi dalam Hukum-Hukum Dasar tersebut.
Perkembangan ini tidak menghasilkan konstitusi lengkap atau menuntaskan setiap pertanyaan tentang kewenangan Knesset. Hukum Dasar: Kehakiman, salah satu bab konstitusional tersebut, mengatur independensi pengadilan dan kerangka pengangkatan dalam naskah Knesset. Struktur yang belum tuntas itu membuat usulan untuk mengubah Hukum Dasar memunculkan pertanyaan khusus: apakah mayoritas parlemen sementara dapat mengubah aturan yang membatasi pemerintah.
Isi paket usulan 2023
Menteri Kehakiman Yariv Levin mengumumkan paket usulan pada Januari 2023. Usulan utamanya mencakup perubahan Komite Pemilihan Hakim, pembatasan penggunaan pengujian kewajaran oleh pengadilan, pembentukan mekanisme pengesampingan untuk sejumlah undang-undang, serta perubahan status penasihat hukum pemerintah. Usulan-usulan ini memiliki riwayat legislasi yang berbeda; hanya amendemen kewajaran yang menjadi undang-undang pada 2023. Untuk sengketa pengangkatan, lihat rencana perubahan Komite Pemilihan Hakim. Untuk undang-undang yang disahkan, lihat isi amendemen kewajaran.
Mengapa persoalan rancangan ini penting
Pendukung mengatakan pejabat terpilih membutuhkan kendali lebih besar atas keputusan yang membentuk kebijakan publik dan hakim telah memperoleh pengaruh berlebihan. Penentang menjawab bahwa sistem parlementer Israel memberi koalisi pemerintahan kendali atas eksekutif sekaligus mayoritas Knesset, sehingga pengadilan independen dan nasihat hukum profesional menjadi penyeimbang saat koalisi yang sama mengendalikan keduanya. Jadi, perbedaan pendapatnya menyangkut aturan kelembagaan: apakah pertanggungjawaban politik melalui pemilu sudah memadai, atau pengujian yudisial dan pengangkatan independen juga diperlukan sebagai pembatas.
Putusan Mahkamah Agung pada Januari 2024 mempertajam sengketa itu. Dua belas dari 15 hakim menyatakan bahwa Mahkamah dapat menguji Hukum-Hukum Dasar dalam kasus luar biasa; delapan hakim menyatakan amendemen kewajaran melampaui batas tersebut. Alasan dan hasil pemungutan suara Mahkamah diuraikan dalam putusan Januari 2024.