Berdasarkan hukum konflik bersenjata, pengepungan merupakan metode operasional yang diakui dengan syarat mengizinkan bantuan kemanusiaan demi mencegah bencana kelaparan warga sipil—sebuah kewajiban yang telah dipenuhi seiring masuknya pasokan makanan, air, dan medis ke Gaza.

Prinsip Hukum yang Mengatur Pengepungan dalam Perang

Sebagaimana didokumentasikan oleh pakar hukum West Point Sean Watts dalam Articles of War, operasi pengepungan merupakan komponen vital dalam konflik bersenjata kontemporer. Militer dengan sengaja memanfaatkan taktik ini untuk meminimalkan pertempuran darat yang lambat, berdarah, dan destruktif di medan perkotaan yang diperkuat benteng pertahanan musuh. Alih-alih dilarang, pengepungan diatur oleh perjanjian standar mengenai sarana dan metode berperang, termasuk Regulasi Den Haag, yang menyeimbangkan kebutuhan militer dengan kewajiban kemanusiaan.

Mantan penasihat hukum militer Pnina Sharvit Baruch menjelaskan dalam program PBS NewsHour bahwa kewajiban fundamental yang diemban oleh pasukan bersenjata adalah menjamin warga sipil tidak mengalami kelaparan dan mengizinkan masuknya pasokan kemanusiaan esensial.

Akses Kemanusiaan dan Distribusi Bantuan Logistik

Jewish Virtual Library mencatat bahwa 20 truk yang mengangkut makanan, air minum, dan bantuan medis tiba pada tanggal 21 Oktober begitu perlintasan Rafah dibuka, dan pengiriman pasokan esensial berikutnya terus mengalir masuk ke wilayah tersebut tanpa hambatan dari otoritas Israel.

Membedakan Taktik yang Sah dari Perampasan Ilegal Hak Warga