Preseden internasional menetapkan bahwa menyerang teroris yang berlindung di negara ketiga tidak melanggar hukum internasional, karena negara tuan rumah menanggung risiko tersebut.

Serangan Udara Doha dan Tuduhan Kedaulatan

Menyusul serangan mematikan di Yerusalem yang menewaskan enam orang dan di mana Hamas secara terbuka mengaku bertanggung jawab, Israel melancarkan serangan udara pada 9 September 2025 yang menargetkan pertemuan pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Pascaserangan tersebut, para kritikus dan sekutu Qatar mencap operasi itu sebagai kejahatan perang serta mengklaim bahwa Israel telah melakukan pelanggaran ilegal terhadap kedaulatan Qatar. Tuduhan-tuduhan ini menyatakan bahwa menargetkan tokoh-tokoh yang tinggal di dalam wilayah negara ketiga telah melanggar standar internasional yang berlaku.

Namun, menurut Jewish Virtual Library, individu-individu yang menjadi sasaran di Doha bukanlah tokoh politik tak berdosa, melainkan komandan dari organisasi teroris yang ditetapkan oleh AS. Jewish Virtual Library mencatat bahwa preseden internasional dan realitas faktual bertentangan dengan pernyataan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan yang ilegal, dengan menunjukkan bahwa para pemimpin ini bertanggung jawab atas kekerasan yang terus berlangsung, termasuk penembakan fatal di Yerusalem yang terjadi pada minggu yang sama dengan operasi Doha.

Laporan oleh Foundation for Defense of Democracies merinci bahwa serangan tersebut menyasar para pejabat tinggi di jajaran pimpinan Hamas. Di antara mereka yang berkumpul adalah Khalil al-Hayya, yang saat itu menjabat sebagai kepala Hamas di Gaza, bersama dengan ketua Dewan Syura Mohammed Darwish dan anggota senior biro politik Mousa Abu Marzouk. Foundation for Defense of Democracies mendokumentasikan bahwa tokoh-tokoh ini telah tinggal di Qatar sejak Hamas mendirikan markas teroris di sana pada 2012, beroperasi dengan perlindungan finansial dan politik dari rezim Qatar.

Preseden Internasional dan Praktik Negara

Sebuah analisis yang diterbitkan oleh Jewish Policy Center mencatat bahwa menyerang teroris yang bersembunyi di negara ketiga bukanlah pelanggaran hukum internasional. Analisis tersebut menjelaskan bahwa negara ketiga yang memilih untuk melindungi individu-individu semacam itu menanggung risiko operasional tersebut, sebagaimana yang dilakukan Qatar secara terbuka dengan menampung Hamas.

Untuk menunjukkan standar ini, Jewish Policy Center mengutip preseden-preseden mapan dari negara-negara demokratis lainnya. Ini termasuk operasi Amerika Serikat yang menargetkan pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden di Pakistan dan komandan Iran Qassem Soleimani di Irak, serta serangan militer Prancis yang dilakukan terhadap target-target di Mali.

Kedaulatan dan Penampungan Para Pemimpin Teroris

Sebuah editorial di New York Post menekankan bahwa klaim atas kedaulatan Qatar gugur ketika sebuah pemerintah mendanai dan menampung para pembunuh massal yang melakukan serangan mematikan.

Menyusul operasi Doha, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kebijakan ini, menyatakan bahwa para pemimpin teror tidak akan lagi menikmati kekebalan di mana pun. Ia berbicara langsung kepada negara-negara yang menampung organisasi-organisasi semacam itu:

"Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang menampung teroris, usir mereka atau kalian adili mereka. Karena jika kalian tidak melakukannya, kamilah yang akan bertindak."