Status Proses Persidangan di Mahkamah Internasional
Analisis mengenai persidangan yang sedang berjalan di pengadilan tersebut menunjukkan bahwa sengketa hukum yang lebih luas masih belum terselesaikan. Dalam sebuah analisis oleh Foundation for Defense of Democracies , pakar hukum Orde Kittrie mengamati bahwa pengadilan belum mengeluarkan putusan akhir terkait kasus gugatan Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.
Kajian dari Foundation for Defense of Democracies memaparkan bahwa tindakan militer Israel di Gaza tidak memenuhi definisi hukum atau standar pembuktian genosida yang berlaku saat ini. Dalam pertempuran kota melawan musuh yang beroperasi di balik perisai manusia, jatuhnya korban sipil dan pengungsian memang terjadi, namun dampak operasional yang pelik tersebut tidak membuktikan adanya niat genosida menurut standar hukum internasional saat ini. Berkas pengajuan dari sejumlah negara anggota yang berupaya menurunkan ambang pembuktian ini akan memungkinkan niat genosida disimpulkan semata-mata dari banyaknya jumlah korban dan kehancuran dalam perang perkotaan.
Klarifikasi Putusan Pengadilan
Sebagaimana dilaporkan oleh Hillel Neuer , mantan ketua mahkamah Joan Donoghue menegaskan bahwa pengadilan tidak menyimpulkan adanya indikasi masuk akal bahwa Israel melakukan tindakan genosida. Neuer menekankan bahwa klarifikasi Donoghue membantah klaim-klaim yang digaungkan oleh Alsalem dalam laporan bulan Agustus 2024 kepada Majelis Umum, yang sebelumnya menyatakan bahwa pengadilan telah menetapkan kesimpulan demikian.
Foundation for Defense of Democracies mencatat bahwa mahkamah tengah menangani beberapa perkara yang masih bergulir, termasuk gugatan Afrika Selatan mengenai Gaza dan gugatan terpisah yang diajukan Nikaragua dengan tuduhan bahwa Jerman turut serta dalam genosida melalui bantuan militer kepada Israel.
Ambang Batas Hukum dan Implikasi Keamanan
Foundation for Defense of Democracies menjelaskan bahwa menurunkan standar hukum untuk membuktikan genosida justru akan memberi insentif bagi kelompok teroris untuk mengerahkan perisai manusia, yang mengakibatkan pengadilan internasional dibanjiri tuduhan tak berdasar terhadap Washington dan sekutunya. Jika standar pembuktian diturunkan hingga semata-mata bergantung pada jumlah korban sipil, semakin dalam kelompok militan berbaur di tengah warga sipil, maka tuduhan hukum terhadap pihak lawannya akan dianggap semakin kuat.
Mantan penasihat hukum kepala Panglima Tertinggi Sekutu NATO, Andres Munoz-Mosquera, memperingatkan bahwa ambang batas yang dilemahkan dan lentur akan dieksploitasi oleh rezim diktator serta kelompok teroris untuk membelenggu negara-negara demokrasi Barat. Munoz-Mosquera mencatat bahwa tuduhan-tuduhan semacam itu akan menyasar para komandan militer dan prajurit, baik di pengadilan internasional maupun di lebih dari sembilan puluh pengadilan nasional yang menerapkan yurisdiksi universal. Selain itu, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Mike Waltz memperingatkan mahkamah agar tidak melonggarkan ambang batas genosida, menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan peradilan internasional menyalahgunakan perubahan standar hukum untuk menyerang pasukan sekutu yang sedang memerangi teroris yang bersembunyi di tengah warga sipil.