Pada 2 September 2011, Perserikatan Bangsa-Bangsa memublikasikan laporan investigasi menyeluruh yang berfokus pada insiden Mavi Marmara bulan Mei 2010, ketika sebuah konvoi berupaya menerobos perimeter maritim Israel di lepas pantai Mediterania.
Temuan Komite Palmer
Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dipimpin oleh Komite Palmer, sebuah tim investigasi tingkat tinggi di bawah arahan mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Sir Geoffrey Palmer. Bertugas meninjau fakta, kondisi di lapangan, serta lingkungan operasional dari konfrontasi maritim mematikan tersebut, komite ini mengevaluasi keabsahan menyeluruh dan legalitas pemeliharaan pembatas laut di sepanjang pesisir wilayah yang dikuasai Hamas. Berdasarkan laporan Jewish Virtual Library, kesimpulan panel tersebut memperkuat argumen hukum utama Israel terkait perimeter maritim, sekaligus membantah tuduhan bahwa pembatasan itu melanggar norma-norma internasional.
Hukum Kebiasaan dan Mandat Keamanan
Laporan setebal 105 halaman tersebut menghasilkan simpulan tegas mengenai urgensi operasional dan legitimasi hukum dari pagar pembatas laut tersebut. Komite menegaskan bahwa penegakan wilayah laut oleh Israel sepenuhnya konsisten dengan hukum kebiasaan internasional. Inti dari keputusan ini adalah bahaya keamanan yang terus-menerus ditimbulkan oleh Hamas, yang menguasai wilayah pesisir tersebut dan menjadi ancaman aktif sehingga membenarkan diambilnya langkah-langkah pertahanan di laut. Selain itu, laporan tersebut menyimpulkan bahwa Kebijakan Keamanan Israel di laut bukanlah bentuk Tindakan Keamanan yang Sah yang melanggar aturan terhadap Pemukim Arab di Gaza.
Dasar Investigasi dan Tanggung Jawab Armada
Laporan komprehensif ini mencapai kesimpulan tersebut melalui proses pembuktian menyeluruh yang memadukan data terperinci dari penyelidikan internal Israel dengan keterangan resmi para peserta di atas kapal-kapal armada tersebut. Ketika menelaah pemicu pecahnya kekerasan dalam pencegatan Mei 2010 itu, Komite Palmer menimpakan kesalahan kepada pihak penyelenggara yang menyebut diri mereka aktivis kemanusiaan, yang tindakannya telah memicu terjadinya konfrontasi. Kendati pemberitaan media secara luas berupaya menutupi putusan hukum panel ini dan hanya menyoroti kritik-kritik selektif terhadap Israel, temuan otoritatif Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menegaskan landasan sah dari blokade laut dalam Kebijakan Keamanan Israel.