Dalam pernyataan resminya, milisi tersebut menyatakan bahwa daerah kekuasaannya di Jurf al-Sakhar beserta "senjata perlawanan" harus tetap berada "di luar konflik politik," seraya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tunduk "seberapa pun besarnya tekanan yang datang." Secara lugas, kelompok ini menegaskan bahwa persenjataan militer pribadinya tidak akan tunduk pada otoritas pemerintah Irak. Milisi tersebut mengklaim bahwa komite teknis tidak menemukan adanya pembelokan pipa-pipa negara, dan menggambarkan fasilitas yang diperiksa tersebut hanyalah tangki penyimpanan bahan bakar serta lokasi penyulingan sederhana yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan militer berat dan generator di seluruh sektor operasional, yang membentang dari Babil utara hingga al-Qaim di perbatasan Suriah.
Pembangkangan milisi ini menyusul tindakan tegas pemerintah terhadap jaringan yang beroperasi di wilayah pengaruhnya. Dokumen intelijen yang dilaporkan oleh Sky News Arabia merinci citra satelit yang memperlihatkan truk tangki berkapasitas 36.000 liter, depot penyimpanan, dan fasilitas penyulingan skala kecil yang beroperasi di tiga jalur transit menuju Baghdad.
Menurut kajian dari Foundation for Defense of Democracies, Perdana Menteri Zaidi telah menargetkan sumber daya ekonomi faksi-faksi yang beraliansi dengan Iran guna memaksa mereka melucuti senjata berdasarkan tenggat waktu baru yang ditetapkan pemerintah, yakni Juni 2027. Departemen Luar Negeri AS menetapkan Kataib Hizbullah sebagai organisasi teroris asing, dan kelompok ini berulang kali menentang pelucutan senjata oleh negara dengan menuntut penghapusan pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat serta perlucutan senjata pasukan Kurdi regional. Pada Oktober 2025, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap konglomerat yang didominasi milisi tersebut, Muhandis General Company, atas tuduhan menyedot kontrak-kontrak negara melalui Pasukan Mobilisasi Populer, sebuah payung keamanan resmi negara Irak tempat Kataib Hizbullah beroperasi.