Juru bicara pemerintah Haider Aboudi menyampaikan instruksi tersebut melalui kantor berita resmi Iraqi News Agency, menyebut masuknya angkatan bersenjata sebagai wujud wewenang konstitusional demi menegaskan kendali negara atas lokasi yang selama bertahun-tahun diperlakukan tertutup oleh pemerintah. Komite investigasi tingkat tinggi telah memeriksa enam lokasi di Jurf al-Sakhar, mendokumentasikan perusakan pipa bersamaan dengan penemuan dua kilang minyak, satu truk tangki minyak, dan fasilitas penyimpanan. Otoritas Irak menginstruksikan aparat keamanan untuk mencegat semua kendaraan pengangkut minyak agar tidak meninggalkan area tersebut dan melimpahkan berkas perkara ke lembaga peradilan serta Komisi Integritas Federal.
Pemerintah tidak membeberkan tanggal pasti batas waktu tersebut, jadwal pengerahan, satuan militer yang terlibat, volume atau nilai minyak yang dialihkan, maupun nama, jumlah, dan dakwaan spesifik terhadap individu-individu yang dilimpahkan ke penuntutan.
Menurut analisis dari Foundation for Defense of Democracies, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi membidik milisi-milisi sokongan Iran dengan memutus jalur keuangan mereka demi menekan mereka agar melucuti senjata. Kataib Hizbullah, organisasi yang ditetapkan sebagai Organisasi Teroris Asing oleh Departemen Luar Negeri AS, menolak tuntutan perlucutan senjata serta melawan langkah pemerintah yang membongkar operasi ekonomi terafiliasi milisi, termasuk pembatalan kontrak baru-baru ini di Bandara Internasional Mosul.