Sengketa Kendali Perbatasan dan Surat Perintah Pengadilan
Kebuntuan ini berakar pada langkah Baghdad yang terus menutup perlintasan perbatasan al-Shib dengan Iran, pos perbatasan yang sebelumnya dipengaruhi oleh Kata'ib Hizbullah. Ketegangan kian meruncing menyusul diterbitkannya surat perintah penangkapan oleh pengadilan Rusafa terhadap putra Abu Hussein al-Hamidawi, sekretaris jenderal Kata'ib Hizbullah.
Langkah Finansial dan Pembatalan Kontrak
Perdana Menteri al-Zaidi memperluas konfrontasi ke ranah kegiatan ekonomi milisi dengan membatalkan kontrak tiga perusahaan yang beroperasi di Bandara Internasional Mosul atas dugaan keterkaitan dengan kelompok bersenjata. Ia juga menginstruksikan Otoritas Industrialisasi Militer untuk membeli material langsung dari pihak produsen, bukan melalui perantara komersial yang terafiliasi dengan faksi bersenjata. Kurdistan24 melaporkan bahwa aktivitas komersial semacam ini selama bertahun-tahun menjadi sumber pemasukan signifikan bagi Kata'ib Hizbullah. Pada 4 November, Komisi Integritas Federal Irak memulai penyelidikan terhadap kontrak-kontrak negara yang dicurigai mengalihkan anggaran publik ke faksi-faksi yang bergerak di luar pengawasan pemerintah.
Peringatan Keamanan dan Kebuntuan Perlucutan Senjata
Penilaian intelijen dan para komandan militer yang dikutip oleh sumber keamanan memperingatkan bahwa tekanan finansial dari Baghdad dapat memicu bentrokan bersenjata antara pasukan Irak dan milisi tersebut. Laporan-laporan itu menegaskan bahwa peringatan ini mencerminkan potensi risiko operasional semata, bukan keputusan pasti dari kedua belah pihak untuk melancarkan pertempuran, dan hingga kini belum ada konfrontasi bersenjata yang terkonfirmasi.