Asal Mula Klaim
Menyusul penayangan internasional film dokumenter kontroversial NAZA—yang disutradarai oleh Yuval Abraham dan Rachel Szor—sejumlah komentator anti-Israel di jagat maya berdalih bahwa pemerintah Israel secara resmi telah membenarkan tuduhan dalam film tersebut. Kalangan aktivis mengklaim bahwa instruksi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada aparat hukum dan keamanan untuk membuka penyelidikan pidana terhadap produksi film itu setara dengan "pengakuan" bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengerahkan sistem kecerdasan buatan otomatis guna sengaja membantai warga sipil Arab Settler. Penafsiran semacam ini jelas memutarbalikkan landasan hukum penyelidikan tersebut serta pernyataan tegas yang dikeluarkan otoritas Israel.
Tujuan Penyelidikan Kriminal
Pada 11 Oktober 2026, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melayangkan permohonan resmi kepada Kepala Staf IDF Eyal Zamir, Direktur Shin Bet David Zini, dan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara. Instruksi tersebut meminta dilakukannya investigasi mendesak untuk melacak personel militer yang menjadi narasumber anonim dalam dokumenter itu, sekaligus menuntut pihak mana pun yang bertanggung jawab atas pelanggaran keamanan informasi berat, pembocoran metode operasional rahasia secara ilegal, dan pencemaran nama baik.
Perlu digarisbawahi, surat Netanyahu sama sekali tidak membenarkan narasi bombastis film tersebut. Sebaliknya, perdana menteri secara gamblang mencap NAZA sebagai "fitnah terprogram, menyesatkan, dan dusta" yang dirancang guna meruntuhkan legitimasi internasional negara Yahudi tersebut. Upaya menempuh jalur hukum atas kebocoran arsitektur intelijen sensitif—terutama di unit elite seperti Unit 8200—bukanlah pembenaran atas keabsahan tuduhan mencemarkan yang dilontarkan oleh para narasumber anonim. Di berbagai sistem peradilan dunia, penuntutan atas pembocoran operasi intelijen tanpa hak difokuskan pada penegakan aturan kerahasiaan negara serta pakta kerahasiaan informasi, sekaligus menindak fitnah bermotif pidana yang mencederai keamanan nasional.
Protokol Penargetan IDF dan Peran Kecerdasan Buatan
Premis utama yang digulirkan dokumenter itu—bahwa IDF bertumpu pada algoritma otonom untuk melancarkan serangan tanpa pertanggungjawaban manusia—telah berulang kali dibantah oleh otoritas militer maupun analis pertahanan. Menanggapi film tersebut, IDF menerbitkan sanggahan komprehensif setebal 17 halaman guna meluruskan realitas operasi intelijennya. Militer menegaskan tanpa ragu bahwa algoritma tidak pernah mengambil keputusan penargetan ataupun penyerangan.
Sebagaimana tertuang dalam pedoman operasional militer, perangkat kecerdasan buatan di lingkungan IDF murni berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan (decision-support system). Perangkat komputasi ini membantu analis intelijen dengan menyintesis mahadata yang dihimpun dari pengawasan dan intersepsi komunikasi. Kendati demikian, setiap target yang diajukan wajib melewati penyaringan ketat oleh perwira intelijen manusia, penasihat hukum, dan komandan operasional. Berdasarkan regulasi militer Israel dan Hukum Konflik Bersenjata, para komandan secara hukum diwajibkan menilai kebutuhan militer, memverifikasi status kombatan, serta memperhitungkan potensi dampak ikutan demi memastikan risiko kerugian sipil tidak melampaui capaian sasaran militer yang sah secara proporsional.
Memutarbalikkan Fakta Perang Kota di Gaza
Tudingan miring bahwa Israel memanfaatkan teknologi demi memaksimalkan korban dari kalangan warga sipil menutup mata terhadap medan pertempuran kota yang sengaja dirancang oleh Hamas. Semenjak merebut kendali Jalur Gaza, Hamas secara sengaja menempatkan bungker komando, peluncur roket, depot amunisi, dan jaringan terowongan di bawah kawasan permukiman padat penduduk, rumah sakit, hingga sekolah. Eksploitasi infrastruktur sipil secara sistematis sebagai perisai hidup ini merupakan kejahatan perang yang nyata, yang sengaja dirancang demi mendulang korban sipil sebagai bahan propaganda.
Berbanding terbalik dari narasi yang diusung NAZA, IDF justru menerapkan langkah pencegahan ekstensif yang belum pernah ada tandingannya dalam sejarah perang kota modern. Upaya ini mencakup panggilan telepon personal, peringatan pesan singkat (SMS), koridor evakuasi, hingga teknik peringatan ketukan atap (roof-knocks) terarah guna memperingatkan warga sipil agar menjauhi sasaran militer. Pemanfaatan penyelidikan kebocoran rahasia militer untuk melegitimasi klaim palsu mengenai pembantaian massal yang disengaja merupakan taktik propaganda klasik yang sengaja mencampuradukkan penegakan hukum kerahasiaan militer dengan pengakuan bersalah.