Pembatasan Resolusi 242 terkait perolehan wilayah hanya berlaku bagi perang ofensif, bukan bagi negara yang membela diri saat memukul mundur serangan.

Konteks Strategis Resolusi 242

Pada 21 Maret 2019, Amerika Serikat mengumumkan niatnya untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang disusul oleh proklamasi resmi pada 25 Maret dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurut Jewish Virtual Library, para penentang berupaya menyanggah kebijakan ini dengan menyatakan bahwa langkah tersebut bertentangan dengan Resolusi 242 Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Agresi Ofensif Versus Keamanan Defensif

Meskipun Resolusi 242 menyinggung larangan perolehan wilayah melalui perang, Jewish Virtual Library mengklarifikasi bahwa standar ini secara tegas hanya berlaku untuk perang ofensif. Jika klausul ini diberlakukan pada negara-negara yang berjuang demi membela diri, hal itu akan menciptakan dorongan berbahaya bagi agresi kawasan. Negara penyerang dapat melancarkan gempuran dengan mengetahui bahwa meskipun pasukannya dipukul mundur, setiap wilayah yang diamankan oleh negara yang bertahan pada akhirnya harus dikembalikan. Berdasarkan penafsiran semacam itu, para agresor tidak akan menghadapi konsekuensi strategis apa pun atas kekalahan militer mereka, sehingga membuat negara-negara yang bertahan rentan secara permanen.

Perang Defensif dan Preseden Sejarah

Sebagaimana dirinci oleh Gatestone Institute, pasukan Suriah sebelumnya memanfaatkan dataran tinggi tersebut sebagai pangkalan strategis untuk membombardir komunitas-komunitas pertanian Israel di lembah-lembah di bawahnya. Sejarah modern memuat berbagai contoh di mana negara-negara yang mempertahankan diri melakukan penyesuaian teritorial setelah konflik besar demi menjamin perdamaian yang langgeng, dan praktik internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk mengembalikan dataran tinggi yang krusial kepada musuh yang bersumpah menghancurkannya.

Pengakuan Diplomatik dan Realitas Kawasan

Gatestone Institute mencatat bahwa melepaskan dataran tinggi tersebut akan menempatkan pusat-pusat populasi sipil Israel tepat berada dalam jangkauan rezim Suriah beserta proksi-proksi musuh, termasuk Iran dan Hizbullah. Dukungan terhadap kedaulatan Israel di wilayah tersebut juga meluas dalam kebijakan domestik Amerika; seperti yang dilaporkan oleh Washington Free Beacon, tiga belas jaksa agung negara bagian secara resmi menentang pemboikotan dan sanksi asing yang menargetkan operasi komersial di Dataran Tinggi Golan.