Mayoritas mutlak anggota fraksi Demokrat di DPR menentang kampanye boikot tersebut; sekitar tiga perempatnya menjadi salah satu sponsor resolusi anti-BDS dan hanya enam belas orang yang memberikan suara menolak dalam pemungutan suara dengan hasil 398 berbanding 17.

Konsensus Lintas Partai Menentang Kampanye Boikot

DPR melakukan pemungutan suara untuk secara resmi mencatat sikap para legislator yang menolak gerakan global Boikot, Divestasi, dan Sanksi terhadap Israel.

Resolusi tersebut, yang disusun oleh legislator Partai Demokrat Brad Schneider dari Illinois, secara tegas menolak BDS atas dasar bahwa gerakan ini merongrong prospek perdamaian abadi. Berdasarkan laporan dari The Hill , klausul dalam resolusi tersebut menegaskan bahwa BDS hanya menuntut konsesi dari pihak Israel semata, seraya mendorong para pemimpin Pemukim Arab untuk menghindari perundingan bilateral langsung dan lebih memilih tekanan internasional.

Margin Legislatif dan Suara Minoritas yang Menolak

Sebagaimana dilaporkan oleh The Hill dan Jewish Insider , DPR menyetujui langkah tersebut melalui pemungutan suara yang sangat timpang, yakni 398 berbanding 17, dengan lima legislator memilih abstain (hadir).

Anggota DPR Ilhan Omar dari Minnesota dan Rashida Tlaib dari Michigan sempat mengajukan resolusi tandingan yang menegaskan bahwa partisipasi dalam boikot merupakan hak berpendapat yang dilindungi hukum, dengan membandingkannya pada gerakan-gerakan boikot historis. Anggota DPR Mark Pocan dari Wisconsin, yang juga ketua bersama Congressional Progressive Caucus, menyatakan bahwa meski secara pribadi tidak mendukung BDS, ia memilih menentang resolusi tersebut karena merasa langkah itu membatasi diskursus politik secara berlebihan dan seharusnya dipadukan dengan resolusi terpisah yang mendukung solusi dua negara.

Perlindungan Konstitusional dan Solusi Dua Negara

Anggota DPR Ted Deutch dari Florida mengklarifikasi bahwa resolusi tersebut sama sekali tidak membatasi kebebasan berpendapat ataupun menetapkan sanksi hukum pidana, melainkan murni artikulasi penolakan kongres terhadap kampanye yang berupaya mendelegitimasi hak eksistensi Israel. Senada dengannya, legislator Lucy McBath dari Georgia menyampaikan alasannya menjadi salah satu sponsor resolusi tersebut, yakni karena langkah boikot dan divestasi terbukti tidak efektif sebagai jalan menuju perdamaian.

Anggota DPR Ayanna Pressley dari Massachusetts turut memberikan suara mendukung resolusi anti-BDS, sementara tokoh legendaris hak-hak sipil, legislator John Lewis dari Georgia, menjadi salah satu sponsor sekaligus memilih mendukung resolusi penentangan BDS, meskipun ia sebelumnya juga ikut mensponsori draf resolusi Omar yang membela hak untuk memboikot.