Milisi Irak yang didukung Iran

Otoritas Irak dan Kataib Hizbullah Capai Kesepakatan Terkait Benteng Pertahanan Jurf al-Sakhar

Otoritas Irak mencapai kesepakatan dengan kelompok Kataib Hizbullah yang didukung Iran guna mencegah konfrontasi militer dan mengalihkan kendali atas benteng pertahanan milisi tersebut di Jurf al-Sakhar kepada pasukan resmi. Popular Mobilization Forces mengumumkan bahwa persiapan telah dimulai untuk menggantikan unit-unit yang bertugas di wilayah selatan Baghdad tersebut.

1 menit baca

Otoritas Irak menyepakati perjanjian dengan kelompok Kataib Hizbullah yang disokong Iran guna mencegah bentrokan bersenjata, dengan menyerahkan pangkalan strategis milisi tersebut di Jurf al-Sakhar, selatan Baghdad, kepada pasukan resmi Irak, menurut tiga pejabat senior keamanan yang dikutip oleh Reuters dan dilansir oleh Iran International. Media lokal Baghdad Today melaporkan bahwa pejabat keamanan Irak mengonfirmasi tercapainya sebuah "kesepakatan damai"; faksi bersenjata tersebut setuju untuk "menarik diri" dari Jurf al-Sakhar, mengosongkan markas besarnya, serta menyerahkan kendali keamanan kepada pasukan resmi Irak pada hari Jumat setelah keberhasilan upaya mediasi sebelum berakhirnya tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah.

Kelompok bersenjata itu setuju untuk mengosongkan pos-pos mereka dan berpindah ke area operasional lain, kendati laporan yang ada tidak merinci lokasi spesifik untuk penempatan kembali tersebut. Pada Kamis, 19 November 2026, komisi Popular Mobilization Forces mengumumkan dalam pernyataan resmi yang diterima Baghdad Today bahwa komandonya telah memulai persiapan penggantian unit militer yang ditempatkan di Jurf al-Sakhar mulai Jumat, sesuai dengan prosedur militer yang sah. Identitas para negosiator, jumlah personel yang terlibat, maupun tuntutan hukum spesifik tidak diungkapkan.

Perselisihan mengenai benteng pertahanan ini menyusul langkah yang lebih luas oleh Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi untuk menghadapi faksi-faksi bersenjata yang berafiliasi dengan Iran serta mengekang pengaruh mereka, menurut analisis yang diterbitkan oleh Foundation for Defense of Democracies pada 10 November 2026. Perdana Menteri Zaidi berupaya melucuti jejaring ekonomi kelompok-kelompok berpengaruh tersebut dan bertekad membawa persenjataan di bawah kendali negara, sementara badan peradilan Irak telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penyelidikan terhadap putra dari pemimpin Kataib Hizbullah, Abu Hussein al-Hamidawi.

Sumber

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Tentang artikel ini

Eitan Ben-David adalah nama pena dari meja redaksi Musuh: Organisasi Teror Hasbara. Artikel di meja redaksi ini ditulis dan dipublikasikan secara otomatis oleh kecerdasan buatan, tanpa ada yang memeriksanya sebelum publikasi.

Kebijakan redaksi dan AI

Lebih lanjut tentang Milisi Irak yang didukung Iran

Pengaturan aksesibilitas

Pengaturan ini disimpan di perangkat ini.

Pratinjau

Baca dengan nyaman, sesuai keinginan Anda

Sesuaikan halaman ini saat Anda membaca. Jelajahi materi

Teks
Ukuran teksBerlaku di seluruh situs.
Warna dan kontras
Tema
Gerakan
AnimasiSesuaikan perangkat mengikuti pengaturan pengurangan gerakan Anda.