Pemimpin Kata'ib Hizbullah, Abu Hussein al-Hamidawi, mencabut status siaga para pejuang milisinya dan memerintahkan mereka untuk kembali menjalankan tugas rutin pada 19 November 2026, meredakan ancaman konfrontasi militer langsung dengan pasukan keamanan pemerintah Irak yang bersiaga di sekitar kawasan Jurf al-Sakhar. Dalam pernyataan yang dilaporkan oleh kantor berita Irak, Baghdad Today, Hamidawi menginstruksikan para anggota kelompok tersebut untuk kembali ke "tugas-tugas harian seperti sebelum masa siaga" dan menyatakan bahwa perselisihan dengan pemerintah Irak akan diselesaikan melalui "jalur khusus". Hamidawi menambahkan bahwa para pejuang harus tetap menjaga senjata serta "rahasia pergerakan mereka", yang ia sebut sebagai "hak prerogatif junjungan kami, Imam al-Mahdi". Sementara itu, juru bicara kelompok tersebut, Abu Talib al-Saadi, menegaskan bahwa organisasi mereka "tidak akan bisa ditekan begitu saja". Intinya, komando milisi mengarahkan anggotanya untuk menurunkan kesiagaan sembari tetap menyembunyikan senjata serta operasi mereka, dengan tujuan menyelesaikan perselisihan bersama pemerintah Irak lewat jalur belakang. Hamidawi menyampaikan apresiasinya kepada jenderal asal Iran, Esmail Qaani, serta Hadi al-Ameri, Falih al-Fayyadh, dan Kepala Staf Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), Abu Fadak.
Keputusan penurunan siaga ini diambil menyusul tekanan militer yang kian intensif serta mendekatinya tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan laporan Arab News yang dikutip Baghdad Today, tiga pejabat pemerintah Irak mengonfirmasi bahwa pemerintah telah mencapai sebuah "kesepakatan damai (settlement)" dengan Kata'ib Hizbullah setelah ketegangan memuncak akibat pengerahan pasukan keamanan Irak di sekeliling Jurf al-Sakhar. Pasukan Irak sempat berada dalam status siaga penuh menjelang batas waktu evakuasi kawasan oleh milisi, yang dijadwalkan berakhir pada Jumat malam, 20 November 2026.
Menurut Foundation for Defense of Democracies, perselisihan ini mencerminkan langkah Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi yang tengah gencar menekan milisi-milisi pro-Iran agar melucuti senjata serta membongkar jejaring keuangan mereka. Pada Oktober 2025, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap konglomerat Muhandis General Company—sebuah badan yang dibentuk sebagai sayap ekonomi PMF namun secara de facto dikendalikan oleh Kata'ib Hizbullah dan Abu Fadak untuk mengalihkan berbagai kontrak negara. Perdana Menteri Zaidi telah menetapkan batas waktu hingga akhir Juni 2027 bagi seluruh milisi untuk melucuti senjata, kendati sejumlah kelompok, termasuk Kata'ib Hizbullah, terus menolak menyerahkan persenjataan mereka.