Parlemen Italia memberikan persetujuan akhir pada 17 November 2026 terhadap undang-undang yang mengintegrasikan definisi kerja antisemitisme International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), termasuk contoh-contoh ilustrasinya, ke dalam hukum nasional, sebagaimana dilaporkan oleh Combat Antisemitism Movement dan Jewish News Syndicate. Dewan Perwakilan Rakyat (Chamber of Deputies) meloloskan undang-undang tersebut melalui pemungutan suara dengan hasil 147 mendukung, 93 menolak, dan lima abstain. Regulasi ini mencanangkan berbagai inisiatif pendidikan, pelatihan profesional, peningkatan pemantauan terhadap insiden antisemitisme, serta langkah-langkah konkret dalam memberantas ujaran kebencian di ranah daring.
Combat Antisemitism Movement melaporkan bahwa undang-undang ini turut menetapkan strategi nasional berjangka tiga tahun untuk menangani antisemitisme. Menurut Jewish News Syndicate, teks yang diadopsi menegaskan bahwa antisemitisme dapat mencakup penargetan terhadap Israel yang "dipahami sebagai suatu kolektivitas Yahudi", sembari memperjelas bahwa kritik terhadap Israel yang serupa dengan kritik terhadap negara lain mana pun tidak dianggap sebagai tindakan antisemitik. Kebijakan ini tidak memuat denda baru maupun sanksi pidana tambahan, dan koalisi pemerintahan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan bahwa kritik politik tetap dilindungi oleh hukum.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar memuji hasil pemungutan suara tersebut, menyatakan bahwa Italia telah menyampaikan pesan nol toleransi dan memberikan teladan bagi negara-negara lain dalam memerangi antisemitisme, lapor Jewish News Syndicate. Livia Ottolenghi, presiden Union of Italian Jewish Communities, menyatakan bahwa rancangan undang-undang ini memperkuat antibodi demokratis masyarakat sipil, seraya menekankan bahwa upaya memerangi antisemitisme merupakan komitmen kemasyarakatan yang tidak boleh dikesampingkan oleh perpecahan politik.