Tuduhan bahwa operasi terhadap jaringan komunikasi Hizbullah merupakan kejahatan perang mengabaikan standar baku hukum humaniter internasional. Sebagaimana didokumentasikan oleh Jewish Virtual Library, penargetan penyeranta (pager) dan radio dua arah telah memenuhi prinsip-prinsip utama hukum konflik bersenjata, khususnya kepentingan militer, pembedaan, dan proporsionalitas. Di bawah hukum perang, sarana dan personel yang diperuntukkan bagi fungsi militer kehilangan perlindungan sipil serta menjadi sasaran militer yang sah.
Kepentingan Militer dan Melumpuhkan Serangan Roket
Kepentingan militer yang mendasari tindakan ini dipicu langsung oleh rentetan serangan tanpa henti ke wilayah utara Israel. Menurut Jewish Virtual Library, Hizbullah telah melancarkan tembakan roket secara terus-menerus dan membabi buta selama lebih dari sepuluh bulan, yang menewaskan puluhan warga sipil serta memaksa puluhan ribu penduduk mengungsi dari kediaman mereka. Melumpuhkan sarana komunikasi internal pihak lawan merupakan strategi yang efektif dan terukur guna memangkas kapasitas kelompok tersebut dalam merencanakan serta mengeksekusi pengeboman lintas batas berikutnya.
Laporan di Newsweek oleh pakar hukum dan perang Arsen Ostrovsky, John Spencer, dan Mark Goldfeder mencatat bahwa Hizbullah telah menembakkan lebih dari 8.500 roket ke wilayah Israel, menewaskan 47 orang—termasuk dua belas anak-anak dalam serangan roket pada bulan Juli di Majdal Shams—serta menyebabkan lebih dari 80.000 warga Israel mengungsi. Dalam situasi keamanan seperti ini, menghabisi infrastruktur komando dari pihak kombatan aktif merupakan sasaran militer yang mendesak dan sepenuhnya sah sebagai bentuk pembelaan diri nasional.
Prinsip Pembedaan Antara Kombatan dan Pihak yang Dilindungi
Prinsip pembedaan mewajibkan pasukan militer mengarahkan serangannya semata-mata kepada kombatan dan objek militer. Sebagaimana dicatat oleh Jewish Virtual Library, muatan peledak hanya dipasang pada perangkat-perangkat yang dibeli secara khusus oleh Hizbullah bagi para operatifnya demi menghindari pengawasan intelejen, sehingga menjamin bahwa hanya individu yang terhubung dengan aparatus teror tersebut yang membawanya. Hukum internasional membenarkan penargetan atas peralatan yang berkontribusi langsung pada kapabilitas tempur musuh setelah barang-barang tersebut tidak lagi murni bersifat sipil.
Pakar hukum Alan Dershowitz mencermati di The Hill bahwa individu yang bergabung, membantu, atau memegang peran aktif di dalam Hizbullah adalah kombatan berdasarkan hukum internasional. Kombatan tetap berstatus sebagai target yang sah di mana pun mereka berada, tanpa perlu pembuktian bahwa mereka sedang terlibat aktif dalam kontak tembak pada detik-detik penyerangan. Selain itu, analisis yang dimuat di Newsweek menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, peralatan tidak lagi berhak atas kekebalan sipil ketika diperoleh dan dimanfaatkan untuk koordinasi militer, sehingga menjadikan perangkat komunikasi yang telah dimodifikasi tersebut sebagai target yang sah.
Proporsionalitas dan Standar Kehati-hatian
Berdasarkan hukum humaniter, operasi yang memperkirakan adanya dampak sampingan terhadap warga sipil tetap sah secara hukum asalkan dampak ikutan tersebut tidak berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer nyata yang diharapkan. Dalam tulisannya di The Hill, Alan Dershowitz menggarisbawahi bahwa kendati nol kerusakan kolateral mustahil dicapai dalam lanskap perkotaan tempat teroris berbaur, perbandingan korban sipil dalam serangan penyeranta ini terhitung luar biasa rendah dibanding jumlah kombatan yang dilumpuhkan, terlebih jika disandingkan dengan standar perang kota konvensional.
Sebagaimana ditegaskan oleh Jewish Virtual Library, dampak bahaya ikutan apa pun terhadap warga sipil terutama bermula dari taktik sengaja Hizbullah yang menempatkan para operatifnya di tengah populasi nonkombatan di kawasan perkotaan yang padat. Analis yang menulis di Newsweek melaporkan bahwa dari sekitar 4.000 operatif yang terluka, hanya segelintir warga sipil yang terkena imbasnya. Hal ini membuktikan bahwa operasi tersebut berhasil mencapai presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya sembari tetap patuh pada standar-standar hukum internasional.