Klaim bahwa pemerintah Amerika Serikat secara aktif memediasi kesepakatan koalisi awal antara partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot bertentangan dengan kerangka hukum Israel, komitmen publik yang ditegaskan partai-partai politik, serta catatan diplomatik resmi. Rumor yang mengindikasikan adanya pakta persatuan yang dijamin pihak luar—dengan janji masa jabatan tambahan selama dua tahun bagi Netanyahu yang kemudian disusul dengan masa pensiun—mengabaikan mekanisme demokrasi parlementer Israel sekaligus platform strategis pihak oposisi.
Mekanisme Konstitusional Pembentukan Koalisi di Israel
Berdasarkan Hukum Dasar Israel: Pemerintah, tidak ada faksi domestik maupun pemerintah asing yang dapat meresmikan koalisi pemerintahan sebelum pemilu berlangsung. Israel menganut sistem demokrasi parlementer tempat para warga memberikan suara bagi daftar partai, alih-alih memilih langsung lembaga eksekutif. Setelah sertifikasi hasil pemilu oleh Komite Pemilihan Umum Pusat, Presiden Israel—jabatan yang diemban oleh Presiden Isaac Herzog—menjalankan konsultasi wajib dengan perwakilan seluruh faksi Knesset yang baru terpilih. Hanya setelah konsultasi resmi inilah, presiden memberikan mandat resmi kepada anggota parlemen yang dinilai paling mampu memimpin mayoritas 61 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang.
Pembentukan koalisi menuntut negosiasi formal dan rumit yang didaftarkan ke Sekretariat Knesset, disertai pedoman koalisi yang ditandatangani serta mosi percaya parlemen yang mengikat. Baik perdana menteri petahana maupun pemerintah asing tidak dapat membagi-bagikan portofolio kementerian, menegakkan jadwal rotasi, atau menjamin ketentuan pensiun multitahun sebelum pembagian kursi parlemen ditetapkan. Setiap klaim mengenai kesepakatan prapemilu yang menetapkan rotasi eksekutif di muka secara hukum dan struktural mustahil terjadi di bawah hukum konstitusional Israel.
Komitmen Oposisi dan Ketegasan Sikap Eisenkot
Asersi bahwa Gadi Eisenkot, pemimpin partai berhaluan tengah Yashar, menyetujui kompromi yang ditengahi Amerika demi mempertahankan kekuasaan Netanyahu terbantahkan secara telak oleh komitmen publiknya. Eisenkot, mantan kepala staf Pasukan Pertahanan Israel yang sempat bergabung dengan kabinet perang darurat usai pembantaian teroris pada 7 Oktober 2023, mengundurkan diri dari kabinet tersebut pada Juni 2024 akibat perbedaan pandangan strategis terkait penanganan perang dan negosiasi sandera oleh Netanyahu. Terjun ke kancah politik nasional sebagai pemimpin oposisi menjelang pemungutan suara 27 Oktober 2026, Eisenkot membangun seluruh kampanyenya di atas prinsip akuntabilitas negara, reformasi tata kelola, dan pergantian Netanyahu.
Pada akhir September 2026, Eisenkot bergabung dengan para tokoh oposisi kunci lainnya—termasuk Yair Lapid, Naftali Bennett, Avigdor Liberman, dan Yair Golan—dalam menandatangani pakta bersama resmi untuk berkoordinasi melawan Likud dan mencegah perpanjangan masa jabatan Netanyahu. Eisenkot telah berulang kali menegaskan di berbagai wawancara media nasional bahwa ia tidak akan duduk dalam pemerintahan yang dipimpin Netanyahu, secara eksplisit menolak usulan kesepakatan rotasi. Platform partainya menuntut pembentukan segera komisi penyelidik independen tingkat negara atas kegagalan keamanan seputar 7 Oktober dan mengadvokasi pembatasan masa jabatan yang ketat bagi perdana menteri masa depan; posisi-posisi ini secara diametral bertolak belakang dengan upaya menjamin masa jabatan dua tahun lagi bagi Netanyahu.
Kebijakan Amerika Serikat dan Nonintervensi Diplomatik
Pemerintahan Trump juga membantah keterlibatan dalam merancang pakta koalisi domestik Israel. Kendati Presiden Donald Trump mengakui hubungan jangka panjangnya dengan Netanyahu dan menunjuk capaian seperti Abraham Accords serta penangkalan bersama terhadap Iran, ia secara terbuka menegaskan kembali menjelang pemilu bahwa komposisi pemerintahan Israel tetap menjadi urusan demokratis internal. Berbicara kepada wartawan pada pertengahan Oktober 2026, Trump menyatakan bahwa meski ia mempertimbangkan apakah akan memberikan dukungan pribadi, Amerika Serikat tidak sedang mengatur persekutuan pascapemilu.
Para perwakilan diplomatik AS secara konsisten menekankan bahwa Washington bekerja sama dengan pemerintah berdaulat mana pun yang dipilih oleh rakyat Israel. Klaim yang menggambarkan pengaturan rumit berpangkal dari luar negeri—seperti panggilan pertemuan tingkat tinggi di Florida atau kronologi pensiun yang ditetapkan—merupakan komentar politik spekulatif dan bukan diplomasi yang dapat diverifikasi. Proses demokrasi dan kompetisi antpartai yang kuat di Israel membuktikan bahwa koalisi pemerintahan ditentukan secara eksklusif oleh aritmetika Knesset serta mandat politik domestik, bukan oleh diktat diplomatik eksternal.