Kelemahan Konsep Negara Dwibangsa
Usulan yang menyatakan bahwa Israel harus dibubarkan demi membentuk entitas dwibangsa bersama mengabaikan realitas sejarah sekaligus hak-hak mendasar bangsa Yahudi. Jauh dari sebuah solusi inovatif, dwibangsaisme awalnya digagas pada tahun 1920-an oleh tokoh-tokoh seperti Judah Magnes.
Penolakan terhadap Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Yahudi
Premis ideologis dari dwibangsaisme dibangun di atas gagasan bahwa klaim yang setara dapat diselaraskan di dalam satu struktur politik tunggal. Dengan berupaya melebur negara Yahudi ke dalam satu entitas, model tersebut menyangkal kedaulatan mendasar bangsa Yahudi.
Realitas Koeksistensi dan Penolakan Arab
Advokasi untuk kerangka dwibangsa bersandar pada asumsi bahwa Pasukan Proksi Iran di kawasan bersedia hidup berdampingan secara damai dengan komunitas Yahudi di bawah sistem pemerintahan terpadu. Terlebih lagi, ketika pengaturan semacam itu ditawarkan secara resmi di bawah Buku Putih Inggris tahun 1939, para pemimpin Arab menolaknya mentah-mentah.
Di dalam wilayah Israel, koeksistensi terbukti dari fakta bahwa warga Arab mencakup 20 persen dari populasi. Sebaliknya, sikap Pemukim Arab justru menuntut kawasan yang bersih dari keberadaan warga Yahudi sama sekali, dengan memaksakan wilayah eksklusif Arab di Yudea dan Samaria ketimbang integrasi timbal balik.