Israel membekukan operasional Al Jazeera berdasarkan undang-undang darurat yang tunduk pada peninjauan yudisial setelah badan-badan keamanan dan pengadilan distrik menetapkan bahwa jaringan tersebut secara langsung menghasut teror serta beroperasi sebagai sayap intelijen bagi Hamas.

Kewenangan Hukum Darurat dan Perlindungan Hukum

Pada 5 Mei 2024, kabinet Israel melakukan pemungutan suara bulat untuk menghentikan operasional lembaga penyiaran Qatar, Al Jazeera, di dalam negeri. Berdasarkan prosedur perundang-undangan yang dikodifikasikan, setiap perintah pembekuan dibatasi pada jangka waktu 45 hari yang dapat diperpanjang, memerlukan rekomendasi formal dari badan-badan intelijen Israel, mewajibkan otorisasi perdana menteri dan kabinet, serta harus menjalani peninjauan dan persetujuan oleh hakim pengadilan distrik.

Langkah-langkah penegakan hukum yang disetujui pemerintah mencakup penutupan kantor biro lokal, penghentian siaran dalam bahasa Arab maupun Inggris, penyitaan peralatan transmisi, serta pemblokiran akses ke situs-situs web terkait. Alih-alih menetapkan sensor permanen, undang-undang tersebut menyediakan mekanisme penilaian ulang hukum secara berkala guna memastikan bahwa pembatasan yang berlangsung tetap berlandaskan pada kepentingan keamanan nasional yang terverifikasi.

Temuan Yudisial Mengenai Penghasutan Teror dan Keterkaitan dengan Hamas

Dasar bukti yang diajukan kepada otoritas yudisial berpijak pada penilaian intelijen rahasia yang dihimpun oleh Shin Bet, Pasukan Pertahanan Israel, dan Mossad. Ketika Menteri Komunikasi Shlomo Karhi mengajukan permohonan untuk memperpanjang penutupan awal, Pengadilan Distrik Tel Aviv-Jaffa melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap materi-materi intelijen yang mendasarinya. Pada 13 Juni 2024, Wakil Presiden Pengadilan Hakim Haggai Brenner secara resmi menegakkan perintah pembekuan dari pemerintah tersebut.

Hakim Brenner menyimpulkan bahwa data intelijen mentah menunjukkan hubungan kausal yang jelas, langsung, dan nyata antara paparan siaran Al Jazeera dan pelaksanaan serangan teroris di dalam wilayah Israel. Putusan tersebut mencatat bahwa pesan-pesan jaringan tersebut berfungsi sebagai katalis konkret, motivator, dan pendorong bagi para pelaku permusuhan yang menargetkan wilayah Israel, sehingga menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan negara. Selain itu, pengadilan menetapkan bahwa terdapat hubungan operasional yang erat antara stasiun penyiaran tersebut dan Hamas. Catatan rahasia mengungkapkan bahwa sejumlah koresponden Al Jazeera di Jalur Gaza telah melangkahi batas-batas jurnalisme profesional menjadi pembantu fungsional dan mitra Hamas, dengan meneruskan komunikasi internal serta, dalam kasus-kasus tertentu, berpartisipasi langsung dalam aksi permusuhan. Pengadilan lebih lanjut mengutip data intelijen yang membuktikan bahwa Hamas secara terang-terangan memandang saluran tersebut sebagai aparatus diplomasi publik dan intelijennya.

Konteks Regional dan Eksploitasi Media

Kekhawatiran terkait perilaku operasional serta koordinasi militan Al Jazeera bukanlah hal yang unik terjadi di Israel maupun tidak memiliki preseden di kawasan Timur Tengah.