Penegakan Batas Wilayah dan Cakupan Migrasi
Antara tahun 2006 dan 2012, puluhan ribu warga negara Afrika menyeberang masuk ke wilayah Israel melalui gurun Sinai. Menurut African Refugee Development Center, sekitar 40.000 orang bertahan di Israel tanpa status hukum permanen, setelah melarikan diri dari rezim otoriter di Eritrea atau konflik bersenjata dan kekejaman di Sudan. Pemerintah Israel memandang mayoritas pendatang ini sebagai migran ekonomi yang mencari pekerjaan alih-alih pencari suaka murni, seraya menegaskan bahwa Israel, sebagai negara kecil, memiliki daya serap yang jauh lebih terbatas dibandingkan negara-negara Barat yang lebih besar dalam menghadapi tekanan migrasi.
Pemrosesan permohonan suaka tetap menjadi pokok perdebatan utama. Hotline for Refugees and Migrants mencatat bahwa dari lebih 13.000 orang yang mengajukan permohonan suaka resmi hingga pertengahan 2017, hanya 10 pemohon yang secara resmi diberikan status pengungsi. Kuota administratif harian di fasilitas pemrosesan Otoritas Kependudukan dan Imigrasi di Tel Aviv menimbulkan antrean panjang, memaksa para pemohon bermalam di trotoar hanya demi menyerahkan dokumen mereka.
Kerangka Kerja Relokasi dan Kesepakatan Negara Ketiga
Menanggapi keberadaan warga tanpa izin yang terus berlanjut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan inisiatif deportasi resmi yang menyasar individu-individu yang tinggal di negara tersebut tanpa izin yang sah. Kebijakan resmi menguraikan bahwa sekitar 4.000 orang telah dipulangkan pada tahun sebelumnya, dengan operasi yang lebih luas direncanakan untuk menangani mereka yang masuk ke negara tersebut secara ilegal. Di bawah rencana yang digariskan pemerintah, para migran dihadapkan pada pilihan tegas: menerima tiket pesawat yang didanai negara untuk pergi atau menghadapi kurungan tanpa batas waktu.
Otoritas Israel secara gamblang menyatakan tidak akan mendeportasi individu secara langsung kembali ke negara asal mereka atau ke wilayah-wilayah di mana keselamatan mereka terancam. Sebaliknya, Israel mengupayakan kesepakatan diplomatik untuk memindahkan para migran ke negara Afrika alternatif, yang santer disebut sebagai Rwanda, kendati para pejabat Rwanda secara terbuka membantah telah mengikat kesepakatan. Pemerintah memproyeksikan mekanisme relokasi pihak ketiga ini untuk menertibkan status ilegal sembari menghindari pemulangan langsung ke negara asal.
Kontroversi Hukum dan Debat Publik
Kebijakan pemindahan yang diusulkan memicu penolakan keras baik di tingkat domestik maupun internasional. Para pembela HAM dan kelompok keagamaan berpendapat bahwa mengarahkan orang-orang yang rentan ke negara ketiga mencederai semangat perlindungan pengungsi. Anti-Defamation League dan HIAS mengajukan banding kepada perdana menteri, memperingatkan bahwa pemindahan sebelumnya ke negara ketiga membuat para migran kehilangan perlindungan hukum yang berkepanjangan dan terpaksa menempuh perjalanan berbahaya melalui zona konflik di Sudan Selatan, Sudan, serta Libya. Terlebih lagi, African Refugee Development Center mendokumentasikan kasus-kasus di mana individu yang direlokasi mengalami penyitaan dokumen, pemerasan, hingga penahanan sewenang-wenang.
Lebih dari 2.000 demonstran berkumpul di luar kedutaan besar Rwanda di Herzliya, para pilot maskapai penerbangan secara terbuka menolak berpartisipasi dalam penerbangan deportasi, dan ratusan rabi menandatangani petisi yang mendesak pemerintah untuk menghentikan pengusiran tersebut.
Penguatan Perbatasan dan Langkah Legislatif
Untuk menghentikan perlintasan tanpa izin secara permanen, Israel membangun rintangan fisik di sepanjang perbatasan selatannya dengan Mesir. Menyusul rampungnya tembok perbatasan tersebut, angka perlintasan ilegal anjlok hingga mencapai nol pada tahun 2017.