Apa yang dikatakan UNRWA
Historic ruling by the international court of justice:
Myanmar is found responsible for genocide, the first time ever a state is recognized responsible for such crime.
“It sends a powerful message to communities facing the gravest crimes around the world: justice may take years, but evidence matters. Survivors’ voices matter. Persistence matters.”
@LegalActionWW @CIJ_ICJ
https://t.co/9AoOSBAsYHNPR mewartakan bahwa Mahkamah Internasional menemukan bukti bahwa aparat keamanan Myanmar "bertindak dengan niat genosida" terhadap etnis Rohingya dalam operasi militer tahun 2017 di Negara Bagian Rakhine utara.
Klaim bahwa Myanmar dinyatakan bertanggung jawab atas genosida terbukti akurat.
Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, menyatakan Mahkamah Internasional memutuskan bahwa otoritas Myanmar melakukan kejahatan genosida dalam operasi pembersihan mereka terhadap warga Rohingya pada 2017.
Lazzarini menegaskan peristiwa ini menjadi tonggak perdana sebuah negara terbukti bersalah atas kejahatan keji tersebut. Mahkamah Internasional mencatat telah membacakan Putusan Pokok Perkara pada 19 November 2026 dalam perkara Penerapan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Gambia v. Myanmar: 11 Negara turut mengintervensi).
Lazzarini mengunggah pernyataan bahwa putusan ini "mengirimkan pesan tegas bagi kelompok-kelompok yang tengah menghadapi kejahatan paling keji di penjuru dunia: keadilan memang memerlukan waktu bertahun-tahun, tetapi bukti tidak akan pernah goyah. Suara para penyintas sangat berharga. Kegigihan membuahkan hasil."
Laman resmi perkara Mahkamah Internasional memuat perbedaan pendapat bersama (dissenting opinion) dari Wakil Ketua Sebutinde, Hakim Tomka, Hakim Abraham, Hakim Xue, Hakim Nolte, serta Hakim ad hoc Kress.
NPR mengabarkan bahwa Mahkamah Internasional menyatakan aparat keamanan Myanmar membantai ribuan warga sipil Rohingya saat melancarkan operasi penumpasan terhadap kelompok minoritas Muslim tersebut pada 2017.
MS NOW mewartakan bahwa dalam putusan yang bersejarah tersebut, mahkamah tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa memerintahkan Myanmar untuk mengizinkan para pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan tahun 2017 kembali ke tanah air mereka.