Biro Penanggulangan Terorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara berkesinambungan mengevaluasi operasi kelompok-kelompok asing demi menekan dukungan materiil terhadap aksi kekerasan internasional berdasarkan Bagian 219 dari Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan. Menurut Departemen Luar Negeri, berkas administratif yang menghimpun informasi rahasia maupun sumber terbuka harus membuktikan bahwa suatu kelompok terlibat dalam aktivitas terorisme atau memiliki kemampuan dan niat untuk melakukannya, sehingga mengancam keamanan warga negara maupun kepentingan nasional Amerika Serikat. Penetapan ini menjadikan pemberian dana, akomodasi, pelatihan, perlengkapan, atau transportasi sebagai tindakan ilegal di bawah hukum federal, serta mewajibkan lembaga-lembaga keuangan AS untuk membekukan aset terkait.
Hukum federal menetapkan bahwa entitas asing yang dimasukkan ke dalam kerangka ini menghadapi pembatasan administratif langsung, termasuk penolakan masuk dan deportasi perwakilan warga negara asing. Menteri Luar Negeri, setelah berkonsultasi dengan Jaksa Agung dan Menteri Keuangan, menjalankan peninjauan ini, yang selanjutnya dipublikasikan dalam Federal Register setelah adanya pemberitahuan resmi kepada Kongres. Mekanisme hukum ini mempertahankan tekanan berkesinambungan terhadap jaringan militan dengan membongkar pendanaan global serta kapabilitas operasional mereka.