Program Nuklir dan Kebuntuan dengan IAEA
Teheran memberi tahu Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bahwa pengawasan internasional atas fasilitas nuklirnya tidak dapat dilanjutkan selama Republik Islam tersebut masih berada di bawah ancaman militer dari Amerika Serikat, menurut Associated Press, mengutip laporan rahasia yang diteruskan kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 November. Rezim tersebut menyinggung apa yang mereka gambarkan sebagai ancaman yang terus-menerus, eksplisit, dan terbuka dari presiden Amerika Serikat yang menargetkan situs-situs nuklirnya, sembari menegaskan bahwa inspeksi akan tetap dibekukan hingga akar penyebab situasi ini diselesaikan dan penerapan perlindungan (safeguards) rutin dipulihkan.
IAEA melaporkan bahwa tiga fasilitas terkait nuklir yang dihantam oleh pasukan Amerika Serikat dan Israel selama konflik 12 hari pada Juni 2025 belum pernah diinspeksi sejak serangan terjadi. Badan tersebut memperingatkan bahwa ketiadaan akses yang terus berlanjut ke situs-situs ini perlu diperbaiki dengan sangat mendesak. IAEA juga menyoroti kekhawatiran yang kian meningkat mengenai Fasilitas Pengayaan Bahan Bakar Isfahan, sebuah instalasi yang belum pernah diinspeksi oleh badan tersebut dan lokasinya tidak diketahui secara pasti, begitu pula dengan verifikasi mengenai keberadaan materi nuklir di dalamnya. Di luar inspeksi pada September terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr, tempat uranium pasokan Rusia diperkaya hingga 4,5 persen, para pengawas internasional tidak memiliki akses apa pun, sementara pihak badan pengawas memperkirakan bahwa rezim tersebut memiliki sekitar 972 pon uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60 persen.
Eskalasi Maritim di Selat Hormuz
Satuan angkatan laut rezim tersebut bersama Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan pada hari Sabtu bahwa kebakaran melanda sejumlah kapal tanker minyak yang menabrak ranjau laut di Selat Hormuz. Rezim tersebut telah memberlakukan pembatasan pada transit maritim komersial melalui koridor strategis itu dan menyerang kapal-kapal yang dituduh melanggar aturan transitnya, sebagai bagian dari upaya menegaskan kendali serta menekan Washington. Menurut pernyataan yang dirilis oleh kantor berita resmi Islamic Republic News Agency (IRNA), Angkatan Laut IRGC menyatakan bahwa dua kapal tanker menabrak ranjau setelah mematikan sistem pelacakan dan navigasi demi mencoba melakukan transit tanpa izin, setelah itu dua kapal tanker tambahan mematuhi peringatan dari pusat kendali lalu lintas maritim rezim dan kembali ke perairan Teluk Persia.
Dalam perundingan tidak langsung yang dimediasi oleh Qatar, Teheran menuntut wewenang untuk memungut tarif tol terhadap kapal militer dan kapal-kapal khusus lainnya yang melintasi Selat Hormuz, tuntutan yang langsung ditolak oleh Washington. Para negosiator melaporkan bahwa rezim tersebut tetap enggan mengekspor cadangan uranium yang diperkaya tinggi ke luar negeri, meski menyatakan keterbukaannya untuk membahas penurunan kadar pengayaan materi (down-blending) di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan imbalan pencabutan sanksi bernilai miliaran dolar serta reparasi perang.
Operasi Siber IRGC dan Tuduhan Internasional
IRGC secara terbuka menolak tuduhan dari otoritas Prancis bahwa unit siber yang berafiliasi dengannya, Shahid Kaveh, melancarkan operasi sabotase terhadap target-target komersial di Prancis. Para pejabat Prancis menuding serangan siber pada Oktober yang melumpuhkan sekitar 700 supermarket—di mana para peretas mengubah sistem pendingin hingga suhunya naik mencapai 50 derajat Celsius—berasal dari unit Iran tersebut, dan menetapkannya sebagai sabotase siber skala besar pertama di wilayah Prancis. Juru bicara IRGC, Sardar Mohebi, membantah pertanggungjawaban tersebut di media sosial, mengklaim bahwa infrastruktur sipil tidak pernah ditargetkan oleh Garda Revolusi dan menepis temuan Prancis tersebut sebagai misinformasi yang didalangi oleh Israel.
Sanksi, Blokade, dan Manuver Diplomatik
Penilaian intelijen Amerika Serikat menunjukkan bahwa blokade laut yang terus berlangsung dan sanksi ekonomi tetap membatasi perekonomian Iran, dengan pasukan Amerika Serikat berupaya menghentikan pengiriman senjata dan barang-barang yang terkena sanksi agar tidak masuk ke Iran melalui darat maupun Laut Kaspia. Dalam pidatonya di Federalist Society’s 2026 National Lawyers Convention di Washington, D.C., Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada hari Jumat bahwa "tidak ada [lagi] kebutuhan untuk aksi militer" terhadap Republik Islam tersebut karena "tekanan ekonomi yang kita timpakan pada rezim itu begitu hebat," seraya menambahkan bahwa kemenangan berarti "mereka tidak akan pernah bisa memiliki senjata nuklir, dengan cara apa pun."
Secara bersamaan, komunikasi diplomatik mengungkapkan bahwa para pemimpin kawasan, termasuk Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, telah mendesak Amerika Serikat agar menghindari serangan militer baru terhadap rezim tersebut, sembari menekankan efektivitas dari tekanan ekonomi. Di Washington, Kepala Mossad Israel Roman Gofman melakukan konsultasi terjadwal mengenai Teheran dengan Direktur CIA John Ratcliffe.