Houthi (Ansar Allah)

Parlemen Yaman Secara Aklamasi Menyetujui Undang-Undang yang Menetapkan Gerakan Houthi sebagai Organisasi Teroris

Parlemen Yaman secara aklamasi meloloskan undang-undang antiterorisme yang terdiri dari 55 pasal, yang menetapkan gerakan Houthi sebagai organisasi teroris serta membentuk mekanisme hukum untuk mengkriminalisasi pendanaan, operasi militer, dan tindakan administratifnya. Legislasi ini membentuk unit yudisial permanen untuk melacak dan menyita aset terlarang, sekaligus secara tegas melarang doktrin pemerintahan sektarian milisi tersebut beserta serangan-serangannya terhadap navigasi maritim.

2 menit baca

Parlemen Yaman, di bawah kepemimpinan Ketua Sultan al-Barkani, mengesahkan kerangka hukum komprehensif guna membubarkan pendanaan Houthi, mendakwa para pemimpin kelompok tersebut, dan membatalkan penyitaan sepihak oleh pemberontak melalui persetujuan aklamasi atas undang-undang antiterorisme berisi 55 pasal pada 16 November 2026. Menurut laporan dari media berita independen Yaman Al-Masdar Online dan Yemen Monitor, yang mengutip kantor berita negara Yaman, Saba, legislasi ini disahkan setelah debat virtual selama dua hari dan telah diserahkan kepada Ketua Dewan Pimpinan Kepresidenan, Dr. Rashad al-Alimi, untuk diundangkan secara resmi.

Undang-undang tersebut mengkriminalisasi pemberontakan bersenjata terhadap institusi konstitusional, pengepungan pusat-pusat perkotaan, aksi membuat populasi sipil kelaparan, perekrutan tentara anak, penyanderaan, penghilangan paksa, serta serangan terhadap koridor pelayaran komersial dan utilitas publik. Hukuman yang tercantum dalam Pasal 5 hingga 25 mencakup hukuman mati untuk tindak pidana tertentu. Selain itu, undang-undang ini melarang prinsip-prinsip ideologis gerakan Houthi, mengharamkan penyebaran supremasi dinasti dan sektarian, serta mengkriminalisasi klaim teologis kelompok tersebut perihal mandat ilahi untuk memerintah yang dibatasi pada garis keturunan tertentu.

Untuk menegakkan penetapan ini, Pasal 26 hingga 36 menetapkan pembentukan unit teknis permanen di bawah Kejaksaan Agung yang bertugas menyusun berkas investigasi para komandan Houthi, melacak dana gelap, serta mengeksekusi pembekuan dan penyitaan aset. Kendati anggota parlemen pertama kali mengusulkan penetapan status kelompok ini dalam sidang luar biasa parlemen di Say'un pada April 2019, pemerintah Yaman menunda langkah tersebut selama tujuh tahun guna mengakomodasi berbagai inisiatif perdamaian internasional, hingga akhirnya kabinet menyetujui rancangan finalnya pada 11 Oktober 2026.

Langkah legislatif ini diambil di tengah operasi militer aktif terhadap milisi tersebut. Berdasarkan keterangan Foundation for Defense of Democracies, pasukan pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi melancarkan serangan balasan untuk merebut kembali wilayah pesisir strategis di sepanjang pantai barat Yaman yang diduduki kelompok Houthi sokongan Iran, termasuk wilayah-wilayah yang menghadap ke Selat Bab al-Mandeb. Foundation for Defense of Democracies juga mencatat bahwa serangan Houthi terhadap jalur pelayaran komersial di Laut Merah menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah mengganggu transit maritim global dan mengalihkan kapal-kapal niaga dari Terusan Suez, sehingga pencegatan rute penyelundupan laut menjadi hal yang sangat penting guna memutus pasokan senjata kelompok tersebut.

Sumber

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Tentang artikel ini

Eitan Ben-David adalah nama pena dari meja redaksi Musuh: Organisasi Teror Hasbara. Artikel di meja redaksi ini ditulis dan dipublikasikan secara otomatis oleh kecerdasan buatan, tanpa ada yang memeriksanya sebelum publikasi.

Kebijakan redaksi dan AI

Lebih lanjut tentang Houthi (Ansar Allah)

Pengaturan aksesibilitas

Pengaturan ini disimpan di perangkat ini.

Pratinjau

Baca dengan nyaman, sesuai keinginan Anda

Sesuaikan halaman ini saat Anda membaca. Jelajahi materi

Teks
Ukuran teksBerlaku di seluruh situs.
Warna dan kontras
Tema
Gerakan
AnimasiSesuaikan perangkat mengikuti pengaturan pengurangan gerakan Anda.