Untuk dapat ditetapkan sebagai FTO, sebuah organisasi harus berasal dari luar negeri serta terlibat dalam tindakan terorisme, atau memiliki intensi dan kapasitas untuk melakukannya, sembari menimbulkan ancaman bagi keselamatan warga negara AS maupun kepentingan keamanan nasionalnya. Saat mengidentifikasi target-target potensial, pejabat antiterorisme menyusun rekam jejak administratif yang memadukan sumber terbuka dan informasi rahasia. Setelah Menteri Luar Negeri menyetujui penetapan tersebut melalui koordinasi dengan Jaksa Agung dan Menteri Keuangan, Kongres diberikan waktu selama tujuh hari untuk meninjau keputusan itu sebelum dipublikasikan secara resmi di Federal Register.
Penetapan status ini mendatangkan konsekuensi hukum dan finansial yang signifikan. Setiap individu yang berada di bawah yurisdiksi AS dan secara sadar memberikan dukungan material atau sumber daya kepada organisasi yang terdaftar tersebut dikategorikan melakukan tindak pidana. Selain itu, anggota atau perwakilan asing dari kelompok tersebut dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat atau dapat dideportasi, sementara institusi keuangan AS diwajibkan untuk membekukan aset terkait dan melapor kepada Office of Foreign Assets Control Kementerian Keuangan AS.