Faksi-faksi Palestina mengakhiri perundingan di Kairo pada 17 Oktober dan sepakat mengupayakan konferensi dialog nasional yang lebih luas di bawah naungan Mesir, lapor Arab News. Menurut laporan itu, perundingan melibatkan Fatah, Hamas, Jihad Islam Palestina, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina.
Laporan tidak mengumumkan tanggal konferensi yang diusulkan, dan 14 undangan belum disampaikan secara terbuka.
Kepala delegasi Fatah Jibril Rajoub mengatakan Mesir akan mengundang 14 faksi dan tokoh ke konferensi yang direncanakan. Pembahasan mencakup kemitraan politik, pemilu, lembaga-lembaga Palestina, serta kemungkinan cara Hamas dan Jihad Islam bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Seorang pejabat Hamas menyebut pertemuan itu serius dan produktif, lapor Arab News.
Laporan tidak mengumumkan tanggal konferensi yang diusulkan, dan 14 undangan belum disampaikan secara terbuka.
Anadolu Agency sebelumnya melaporkan bahwa Fatah, Hamas, Jihad Islam, dan PFLP diperkirakan ikut dalam pertemuan persiapan. Agensi itu mengatakan pembahasan dimaksudkan untuk membangun konsensus politik setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunda pemilu yang semula dijadwalkan hingga September 2027. Fatah mengatakan terbuka untuk mempercepat pemilu jika faksi-faksi mencapai kesepakatan.
Laporan tidak mengumumkan tanggal konferensi yang diusulkan, dan 14 undangan belum disampaikan secara terbuka.
Hasil di Kairo adalah komitmen untuk mengadakan forum lain, bukan kesepakatan final mengenai pemerintahan bersama atau program politik terpadu. Arab News melaporkan Fatah mengajukan proposal pemerintah pusat yang mencakup Gaza dan Yudea serta Samaria, pemilu, dan satu otoritas politik serta keamanan. Artikel tidak mengatakan faksi lain menerima proposal itu.
Laporan tidak mengumumkan tanggal konferensi yang diusulkan, dan 14 undangan belum disampaikan secara terbuka.
Partisipasi PFLP menempatkannya di antara faksi yang terlibat dalam upaya memulai kembali dialog nasional. Pembicaraan juga menyingkap pertanyaan yang belum terselesaikan tentang representasi, pemilu, dan peran organisasi bersenjata dalam lembaga Palestina. Amerika Serikat menetapkan PFLP sebagai Organisasi Teroris Asing. Laporan menggambarkan negosiasi politik dan tidak mencatat perubahan kegiatan militer kelompok tersebut.
Laporan tidak mengumumkan tanggal konferensi yang diusulkan, dan 14 undangan belum disampaikan secara terbuka.