Perselisihan Mengenai Pengendalian Senjata di Irak
Faksi bersenjata Irak, Kata'ib Sayyid al-Shuhada, secara terbuka membantah pernyataan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein yang menyebut pihaknya telah menyetujui rencana pemerintah untuk melucuti senjata atau menempatkan persenjataannya di bawah otoritas negara. Dalam pernyataan yang dilaporkan oleh Press TV dan Kurdistan 24, kelompok tersebut menepis klaim Hussein sebagai hal yang tidak benar, seraya menegaskan bahwa mereka tidak pernah menyatakan, menyetujui, ataupun menandatangani kesepakatan apa pun terkait penataan atau penyerahan senjata mereka.
Bantahan ini mencuat menyusul pernyataan Menlu Hussein kepada Al Jazeera pada hari Sabtu, yang mengeklaim bahwa Perdana Menteri Ali al-Zaidi telah mencapai kesepahaman dengan empat faksi bersenjata terkait pengendalian senjata. Menurut Hussein, baik Asa'ib Ahl al-Haq maupun Kata'ib Sayyid al-Shuhada telah sepakat menata persenjataan mereka di bawah pengawasan negara, sementara negosiasi dengan Harakat Hezbollah al-Nujaba dan Kata'ib Hezbollah masih terus berlangsung. Hussein menegaskan bahwa prakarsa yang lebih luas ini bertujuan membatasi kepemilikan senjata hanya di bawah kendali negara sekaligus memperkuat kapabilitas aparat keamanan resmi Irak.
Kata'ib Sayyid al-Shuhada menyanggah penggambaran jalannya negosiasi tersebut. Menurut keterangannya, kelompok ini menandatangani kesepakatan kedaulatan bersama tiga faksi bersenjata lainnya dengan perdana menteri serta partai-partai Kerangka Koordinasi (Coordination Framework). Mereka menekankan tetap berkomitmen penuh pada butir-butir pakta tersebut, bukan pada kesepakatan penyerahan senjata. Kelompok tersebut juga mendesak para pejabat pemerintah Irak agar mengedepankan akurasi dan tanggung jawab dalam memberikan pernyataan publik demi mencegah timbulnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Beberapa jam setelah pernyataan kelompok itu dirilis, Perdana Menteri Ali al-Zaidi mempertegas sikapnya terhadap faksi-faksi bersenjata yang beroperasi di luar otoritas negara. Sebagaimana dilaporkan Kurdistan 24, al-Zaidi mengumumkan pada hari Minggu bahwa pemerintahannya tidak akan membiarkan kelompok-kelompok bersenjata terus merampas tanah dan hak-hak warga Irak atas nama legitimasi. Perdana menteri menegaskan bahwa Baghdad tengah mengambil berbagai langkah guna menegakkan wewenang negara di seluruh wilayah kedaulatan Irak serta menertibkan persenjataan ilegal di luar institusi resmi demi melindungi hak-hak warga negara dan menjaga kedaulatan nasional.
Pada 11 Agustus, PM al-Zaidi telah menginstruksikan jajarannya untuk menyusun undang-undang yang menetapkan kepemilikan senjata secara eksklusif berada di bawah pengawasan negara, dengan menargetkan 30 Juni 2027 sebagai tenggat waktu pencapaian target tersebut. Kendati Press TV melaporkan bahwa sejumlah faksi, termasuk Saraya al-Salam, Asa'ib Ahl al-Haq, dan Kata'ib al-Imam Ali, telah bersedia berintegrasi ke dalam angkatan bersenjata nasional, faksi-faksi lainnya tetap menentang pelucutan senjata. Abdul Qader al-Karbalaei, wakil bidang militer Harakat Hezbollah al-Nujaba, menegaskan bulan lalu bahwa istilah-istilah seperti pelucutan dan pembatasan senjata tidak ada dalam kamus mereka, sementara Kata'ib Hezbollah berkomitmen untuk tetap mempertahankan dan memperbesar persenjataannya.
Menurut media Irak yang dikutip Kurdistan 24, Kata'ib Sayyid al-Shuhada sebelumnya sempat menyatakan kepatuhan terhadap rencana al-Zaidi pada 1 Oktober dengan syarat pihak lain memenuhi kewajiban timbal baliknya, menyusul prasyarat yang mereka ajukan pada Agustus yang mencakup penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dari Irak.